Saturday, February 23, 2013

Mekanisme Sistem Penerimaan Barang Import

Di dalam era perdagangan global seperti saat ini yang dimotori oleh Negara-negara adikuasa seperti Amerika dan Jepang. Sasaran utamanya adalah untuk memudahkan service dari satu Negara ke Negara lain tanpa halangan yang berarti. Kesepakatan antar Negara dalam hal menciptakan standar mutu internasional sehingga tidak mempermasalahkan dari mana produk tersebut berasal sepanjang mutunya memenuhi standar internasional.
Keuntungan dari penggunaan L/C bagi eksportir adalah untuk meningkatkan kemampuan modal kerja, kemungkinan mereka tidak mengenal satu sama lain bahkan tidak bisa berkomunikasi secara langsung karena hambatan bahasa atau jarak antarbenua. Namun, kegiatan ekspor impor pasti lancar karena bank si penerbit sudah menjadi jaminan bagi bank eksportir.

1.      Mekanisme Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara
A.    Dasar Hukum
1)      Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006.
2)      Keputusan Menteri Keungan No. 5/KMK 01/1993 tentang Penunjukan Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keungan No. 455/KMK 04/2002.
3)      Keputusan Menteri Keungan No. 490/KMK 05/1996 tentang Tata Laksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos, dan Kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan.
4)      Keputusan Menteri Keungan No. 453/KMK 04/2002 tetang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Impor.
5)      Keputusan Menteri Keungan No. 84/KMK 04/2003 tentang Tata Laksana Pembayaran dan Penerimaan Negara dalam Rangka Impor dan Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai Buatan dalam Negeri.

1)      SSPC adalah Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor.
2)      BPPCP adalah Bukti Pembayaran Pabean Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor.

B.     Ketentuan Umum
1)      Bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga, dan pajak dalam rangka impor dibayarkan oleh wajib bayar (importir) melalui:
a)      Bank Devisa Persepsi,
Pembayaran di bank devisa persepsi:
Ø  Mengisi dan menandatangani formulir PIB/PIBT dengan lengkap dan benar.
Ø  Menerima Surat Penetapan Kekurangan Pembayaran Bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dan/atau denda administrasi/Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP)/Surat Pemberitahuan Sanksi Administrasi (SPSA) dari kantor pelayanan bea dan cukai (KPBC) dalam hal PIB/PIBT sudah diproses tetapi ada kesalahan sehingga terdapat kekurangan pembayaran.
Ø  Mengisi dan menandatangani formulir SSPC dalam rangkap 8 dengan lengkap dan benar untuk pembayaran semua Mata Anggaran Pnerimaan (MAP).
Ø  Melakukan pembayaran di Bank Devisa Pesepsi yang sekota/sewilayah kerja dengan kantor pelayanan bead an cukai (KPBC) tempt pemenuhan kewajiban pabean dengan menyerahkan:
a.       PIB atau PIBT yang telah diidi dengan lengkap dan benar atau surat penetapan kekurangan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (PDRI) dan atau denda administrasi/ST/SP/SPSA.
b.      SSPCP yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
c.       Uang pembayaran sejumlah nominal yang tercantum dalam SSPCP.
Ø  Menerima kembali dokumen tersebut butir 4a, 4b, dan SSPC untuk dilengkapi dan diperbaiki dalam hal dokumen tersebut elum diisi dengan lengkap dan benar.
Ø  Menyerahkan kembali dokumen yang sudah diperbaiki atau dilengkapi tersebut butir 5 kepada bank devisa persepsi beserta uang pembayaran.

b)      Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
c)      PT. Pos Indonesia

2)      Yang harus dipersiapkan oleh importir/wajib bayar atau kuasanya:
a)      Formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB), atau Pemberitahuan Imor Barang Tertentu (PIBT), kecuali atas kiriman Pabean melalui Pos.
b)      Formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor, kecuali jika membayar langsung di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
c)      Uang Pembayaran sejumlah yang tercantum pada PIB/PIBT atau Penetapan Pencacahan dalam Pembeaan Kiriman Pos.

2.      Mengidentifikasi Ketentuan tentang Jaminan dalam Rangka Impor
A.    Penyerahan Jaminan
Terhadap barang impor sementara yang mendapatkan fasilitas maka importir wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala Kantor, yang besarnya adalah:
1.      Terhadap barang impor sementara yang diberikan pembebasan Bea Masuk maka importir menyerahkan jaminan yang besarnya sama dengan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang seharusnya dikenakan.
2.       Terhadap barang impor sementara yang diberikan keringanan Bea Masuk maka importir menyerahkan jaminan sebesar selisih antara Bea Masuk dan pajak impor yang dikenakan dengan Bea Masuk dan pajak impor yang telah dibayarkan, importir juga membayar Bea Masuk dan impor yang ditetapkan yang besarnya 2 % setiap bulan atau bagian dari bulan dari jangka waktu impor sementara dikalikan jumlah Bea Masuk dan pajak yang seharusnya dikenakan.

B.     Bentuk Jaminan
·         Jaminan Tunai
Dasar hukum Jaminan Tunai tertera dalam Keputusan Menteri Keungan No. 457/KMK 05/1997 tentang Penggunaan Jaminan Tunai untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor.
Jaminan tunai merupakan Jaminan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Terjamin pada Kantor Pabean. Jaminan tunai harus disimpan pada rekening khusus Jaminan Kantor Pabean. Jaminan tunai diserahkan untuk menjamin kegiatan kepabeanan oleh penumpang atau pelintas batas, Jaminan tunai dapat disimpan di Kantor Pabean.
Ø  Penyerahan Jaminan tunai dapat dilakukan dengan cara:
1)            menyerahkan uang tunai kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean, dan/atau
2)            menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus Jaminan Kantor Pabean kepada bendahara penerimaan di Kantor Pabean.

Setiap uang tunai yang diterima oleh bendahara penerimaan di Kantor pabean, bendahara tersebut harus menyimpan uang tunainya ke rekening khusus Jaminan Kantor Pabean paling lama pada hari kerja beikutnya. Pembukaan rekening khusus Jaminan di Kantor Pabean dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenaipengelolaan rekening milik kementerian negara/lembaga/kantor/satker.
Penerimaan jasa giro perbankan dari rekening khusus Jaminan wajib
disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.Penyetoran penerimaan jasa giro perbankan ke rekening Kas Negaradilakukan sesuai denganperaturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara

·         Jaminan Bank
Dasar hukum Jaminan Bank tertera dalam Keputusan Menteri Keungan No. 585/KMK 05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor.
Jaminan bank merupakan Jaminan berupa warkat yang diterbitkan oleh bank sebagai Penjamin pada Kantor Pabean yang mengakibatkan kewajiban bank untuk melakukan pembayaran apabila Terjamin cidera janji (wanprestasi). Jaminan bank yang dapat diterima sebagai jaminan pembayaran atas pungutan Negara adalah jaminan bank yang diterbitkan oleh Bank Devisa Persepsi.
Ø  Jangka waktu jaminan bank
è Selama jangka waktu penangguhan ditambah 30hari untuk:
-          Impor barang yang ada kaitannya dengan pemeberian fasilitas di Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
-          Impor sementara
-          Pungutan Negara untuk impor barang yang diberikan izin pengeluaran barang lebih dahulu dengan penangguhan Bea Masuk dan pungutan impor lainnya.

è Selama 90hari untuk:
-          pelunasan pungutan Negara yang kurang dibayar sebagai akibat penetapan Pejabat BC mengenai tariff dan/atau nilai pabean yang diajukan keberatan.
-          Sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan oleh pejabat BC yang diajukan keberatan.

Perpanjangan jangka waktu jaminan bank hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dari Direktur Jenderal BC atau pejabat yang ditunjuknya, yang tembusannya disampaikan kepada bank penerbit jaminan sebelum tanggal jatuh tempo Jaminan Bank yang bersangkutan.
            Pelunasan pungutan Negara yang dijamin dengan Jaminan Bank dilakukan oleh Bank Devisa ersepsi yang menerbitkan Jaminan Bank dimaksud.



·         Custom Bond
Dasar hukum Custom Bond tertera dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 461/KMK/05/1997 tentang Penggunaan Custom Bond sebagai Jaminan untuk Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor.
Jaminan dari perusahaan asuransi dapat diterima sebagai Jaminan dalam rangka kepabeanan merupakan Jaminan dalam bentuk Customs Bond. Jaminan dalam bentuk Customs Bond harus diterbitkan oleh surety yang termasuk dalam daftar perusahaan asuransi umum yang dapat memasarkan produk Customs Bond berdasarkan keputusan Menteri.
Jaminan dalam bentuk Customs Bond merupakan Jaminan berupa sertifikat yang memberikan Jaminan pembayaran kewajiban pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan kepada obligee dalam hal principal gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan peraturan perundang -undangan di bidang kepabeanan. Surety, principal, dan oblige merupakan penjamin, terjamin, dan penerima jaminan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

·         Jaminan Lainnya
-          Jaminan Indonesia Eximbank (Jaminan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)
Jaminan Indonesia EximBank merupakan Jaminan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia kepada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau kewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabila Terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

-          Jaminan Perusahaan Penjaminan
Jaminan perusahaan penjaminan merupakan Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan. Jaminan dalam bentuk Jaminan Perusahaan Penjaminan harus diterbitkan oleh perusahaan penjaminan yang termasuk dalam daftar perusahaan penjaminan yang dapat memasarkan produk Jaminan Perusahaan Penjaminan berdasarkan keputusan Menteri.
Jaminan perusahaan penjaminan merupakan Jaminan berupa sertifikat atau bentuk tertulis lainnya pada Kantor Pabean untuk melakukan pembayaran seluruhpungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/ataukewajiban yang terutang dalam jangka waktu tertentu apabilaTerjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.

-          Corporate Guarantee
Jaminan perusahaan atau corporate guarantee merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban penyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan dalam jangka waktu yang ditentukan dengan menjaminkan seluruh aset perusahaan dan diserahkan secara terpusat kepada Direktur Jenderal.
Jaminan perusahaan dapat digunakan oleh pengusaha yang telah ditetapkan Direktur Jenderal untuk diberikan fasilitas karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee, pengusaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.
Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
Dalam penentuan keputusan:
a.       disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan izin penggunaan Jaminan perusahaan atau corporate guarantee,
b.      tidak disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.


-          Jaminan Tertulis
Dasar hukum jaminan tertulis tertera dalam Keputusan Menteri Keungan No.441/KMK 05/1999 tentang Penggunaan Jaminan Tertulis untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka Impor.
Jaminan tertulis merupakan Jaminan berupa surat pernyataan tertulis dari Terjaminyang berisi kesanggupan untuk membayar seluruh pungutan Negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajibanpenyerahan Jaminan yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanandalam jangka waktu yang ditentukan dan hanya dapat digunakan sekali.
Ø   Jaminan tertulis dapatdiberikan kepada:
a.       importir yang merupakan instansi pemerintah;
b.      importir yang mengimpor barang untuk keperluan proyekpemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dariluar negeri;
c.       perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalamrangka impor sementara; atau
d.      importir yang merupakan wisatawan asing atau penumpangwarga negara asing yang memasukkan barang impor sementara berdasarkan ketentuan peraturan kepabeanan tentang impor sementara.

Untuk mendapatkan izin penggunaan Jaminan tertulis, importer harus mengajukan permohonan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.



3.      Tatacara Pelunasan Pungutan Negara berkaitan Impor
v  Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah atau ditambah dengan UU No. 17 Tahun 2006 yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Cara Menghitung Bea Masuk (BM)
BM = TarifBM  (Advalorum) X NilaiPabean (Rupiah)
BM = Tarif BM (Spesifik) X Jumlah/Volume Barang

Ä  Jenis Tarif Bea Masuk antara lain:
1.        Tarif Advalorum
Yaitu tariff untuk menghitung bea masuk berdasarkan persentase tertentu.
2.        Tarif Spesifik
Yaitu tariff untuk menghitung bea masuk berdasarkan nilai rupiah tertentu untuk setiap satuan barang.

Tarif Bea Masuk Terdapat pada BTBMI (BukuTarif Bea Masuk Indonesia), mulai tahun 2012 istilah BTBMI diganti menjadi BTKI (BukuTarifKepabeanan Indonesia). Buku Tarif Bea Masuk Indonesia Digunakan sebagai referensi praktis klasifikasi barang dan tariff bea masuk Bukan buku daftar barang melainkan penggolongan barang. Nilai Pabean sebagai dasar perhitungan beamasuk dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Nilai Pabean (Rupiah) = NilaiPabean (Valuta asing) X NDPBM

Keterangan : NDPBM = Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk, ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan setiap minggus ekali (setiap hari Senin).

v  NDPBM, untuk penghitungan Bea Masuk digunakan NDPBM  yang berlaku  :
Ø  Dalam hal PIB bayar atau jaminan, NDPBM yang berlaku adalah pada saat dilakukannya pembayaran atau diserahkan jaminan bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor.
Ø  Dalam hal PIB  bebas , NDPBM yang berlaku  adalah pada saat  PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean.
Ø  Dalam hal  Pembayaran Berkala, NDPBM yang berlaku adalah pada saat PIB mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean.

Dalam hal jenis valuta asing tidak diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan tentang kurs pajak, NDPBM yang digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada Bank Indonesia .

v  Nilai Pabean terdiri Unsur CIF:
Ø  Cost (FOB) atau Harga FOB
Cost FOB adalah harga barang impor sampai dengan barang dimuat diatas kapal di pelabuhan muat. Harga FOB biasanya tertera didalam Invoice atau Faktur

Ø  Insurance
Insurance  adalah biaya asuransi pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai dengan pelabuhan bongkar di  Indonesia . Biaya asuransi yang digunakan sebagai komponen dasar untuk menghitung  Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor adalah sebagaimana  yang  tercantum dalam polis asuransi.
Apabila asuransi ditutup  di dalam negeri, maka nilai rupiah dari premi asuransi yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean dianggap nihil, dengan syarat importer wajib menyerahkan polis asuransi. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu PIB, besarnya biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya asuransi.


Ø  Freight
Freight adalah biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di luar negeri sampai pelabuhan bongkar di Indonesia. Besarnya freight biasanya tertera di dalam dokumen pengapalan yaitu Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB). Namun demikian banyak B/L atau AWB  yang tidak mencantumkan besarnya freight. Untuk itu importer diwajibkan memberitahukan besarnya  freight berdasarkan bukti nyata. Jika importer tidak dapat menunjukkan bukti nyata dimaksud, ada kemungkinan Pejabat Pabean akan menetapkan nilai pabean tidak berdasarkan nilai transaksi.
Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang  yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu PIB , besarnya freight  untuk tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi.

Contoh:
1.        Penghitungan Bea Masuk
Bahan baku obat berupa : ampicilin tryhidrate , dengan nilai CIF USD 10,000.- diimpor dari India . Pos tarif dan pembebananan  menurut BTBMI adalah : 2941.10.20.00, besar tarif  Bea Masuk  : 10 % , NDPBM yang berlaku  adalah USD 1.- = Rp. 9.000,-.  
Bea Masuk = 10 % x 10.000 x Rp. 9.000,- = Rp. 9.000.000,-

2.        Penghitungan Bea Masuk
Gulapasir (refined sugar) sebanyak 10.000 kg .Pos tariff BTBMI : 1701.99.11.00 ( BM : Rp. 700,-/kg)
BM  wajib dibayar adalah:  10.000 x Rp. 700,- = Rp. 7.000.000,-

Ø  Dasar Hukum Pungutan PPN adalah UU No. 8 / 1983 yo.UU No. 11 / 1994 yo. UU No. 18 / 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Cara Menghitung PPN Impor:
PPN = Tarif PPN X NilaiImpor
Tarif PPN : 10 %
Nilai Impor adalah Nilai Pabean dalam rupiah ditambah dengan total pungutan Pabean (Bea Masuk + Cukai)

ContohPenghitungan PPN
PT A di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X , yang digunakan pada kendaraan bermotor dengan harga CIF USD  10,000.- Pos tarif BTBMI : 8415.20.00.00 ( BM : 15 % , PPN : 10 % dan PPnBM  20 % ) NDPBM  USD 1.- = Rp. 9.000,- .
Nilai CIF: 10.000 x Rp. 9.000,00        =          Rp. 90.000.000,00
BM      :    15 % x Rp. 90.000.000,-    =          Rp. 13.500.000,00
PPN     : 10 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) =  Rp.10.350.000,00

Ø  PPn BM dasar hukum pengenaan  adalah UU No. 8 / 1983 yo. UU No. 11 / 1994 yo. UU No. 18 / 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Cara Menghitung PPn BM
PPn BM = TarifPPnBM X NilaiImpor

Contoh Menghitung PPn BM
PT A di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X , yang digunakan pada kendaraan bermotor  dengan harga CIF USD  10,000.- Pos tariff BTBMI : 8415.20.00.00 ( BM : 15 % , PPN : 10 % dan PPnBM  20 % ) NDPBM  USD 1.- = Rp. 9.000,- .
Nilai CIF:10.000 x Rp. 9.000,00        =          Rp. 90.000.000,00
BM      :15 % x Rp. 90.000.000,-        =          Rp. 13.500.000,00
PPnBM:20 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) =                              Rp. 20.700.000,-

Ø  PPh Pasal 22 Impor, dasar hokum pengenaan Pajak Penghasilan atas impor barang adalah UU No. 7 / 1983 yo UU No. 10 / 1994 yo. UU No. 17 / 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Cara MenghitungPPh Psl.22 Impor
1)      Untuk importer pemegang API
                              PPh Ps.22 = 2,5 %  X NilaiImpor
2)      Untuk Importir  non API
PPh Ps.22 = 7,5 %  X NilaiImpor

Contoh Menghitung PPh Ps.22:
PT A   ( API  No. 58979/IU/97) di Jakarta mengimpor dari Jepang , 100 sets , Air Conditioner , merek : X , yang digunakan pada kendaraan bermotor dengan harga CIF USD  10,000.- , Pos tariff BTBMI : 8415.20.00.00 ( BM : 15 % , PPN : 10 % danPPnBM  20 % )  , NDPBM  USD 1.- = Rp. 9.000,- .
Nilai CIF         :10.000 x Rp. 9.000,00           =          Rp. 90.000.000,00
BM                  :15 % x Rp. 90.000.000,-        =          Rp. 13.500.000,00
PPhps 22 Impor :         2,5 % x ( Rp 90.000.000 + Rp. 13.500.000,00) =      Rp. 2.587.500,00

Dari uraian di atas maka semua pihak yang berhubungan dengan ekspor impor harus mengertahui secara pasti aturan yang berlaku di dalam suatu negara agar proses ekspor impor dapat berjalan lancar.


BAB III
PENUTUP


1. Kesimpulan
           
            Dari judul makalah di atas maka dapat kita ketahui bahwa di dalam makalah ini kita bisa mengetahui berbagai seluk beluk tentang ekspor impor. Dunia saat ini tidaklah bisa menghindar dari perdagangan internasional, karena perdagangan internasional merupakan salah satu akibat majunya peradaban masyarakat saat ini. Dan selayaknya para pihak-pihak yang berhubungan dengan perdagangan internasional mengetahui prosedur yang ada dalam suatu negara.
            Banyak kasus yang terjadi di tiap-tiap negara yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Dimana ada pihak yang hanya mementingkan keuntungan bagi kelompoknya. Sehingga konsumen yang menggunakan barang atau produk tersebut dirugikan, yang kita kenal dengan istilah “black market”. Semua unsur yang bekerja di bidang ekspor impor haruslah melalui proses yang benar karena konsumen atau negaralah yang dirugikan.

2. Saran

Semua elemen yang bergerak dalam ekspor impor harus melalui prosedur yang baik dan benar. Karena ini menyangkut banyak hal, bila prosedur dijalankan dengan baik maka penerimaan negara akan terlihat dari hubungan dagang ini. Dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyatnya. Penempatan pegawai yang tepat akan membawa kemajuan dalam penerimaan pungutan negara yang berkaitan dengan impor.



DAFTAR PUSTAKA


Andi Susilo, Buku Pintar Ekspor-impor. Jakarta: TransMedia, 2008.

Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D. P., Panduan Ekspor Impor: Saatnya Bisnis Anda “Naik Kelas”. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

Sani Abdul, R. Isis Ismail, dan Fx. Suwito Marsam, Buku Pintar Kepabeanan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Sugianto, Pengantar Kepabeanan dan Cukai. Jakarta: Grasindo, 2008