Saturday, October 30, 2010

restrukturasi industri telekomunikasi

Restrukturasi Industri Telekomunikasi
Industri ( A) :

Pengenalan model kompetisi duopoly yang dilakukan sejak tahun 2001 sedikit demi sedikit mulai mengubah industry telokomunikasi di Indonesia. Kompetisi duopoly merupakan tahap transisi menuju kompetisi penuh dan terbuka.

v Industri Telekomunikasi Indonesia

Industry telekomunikasi di Indonesia bermula ketika tahun 1906 kolonia Belanda mendirikan Post, Telegraph, en Telephone Dienst (PTT). PTT diambil alih oleh RI dan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga saat ini dikenal dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom). Sampai tahun 2005 Telkom menguasai 65%pangsa pasar telekomunikasi Indonesia, sedangkan PT Indonesien Satellite Tbk. (Indosat), BUMN dan lainnya menguasai 30%.

Pada tahun 1970-an sampai awal tahun 1990-an, industry telekomunikasi masih bersifat monopoli. Monopoli secara langsung maupun tidak langsung telah menghambat investasi, inovasi, dan wirausaha dalam bisnis telekomunikasi. Dampak negative dari monopoli dapat terungkap dari beberapa indicator dalam industry telekomunikasi misalnya, dari sisi peluang pertumbuhan terhadap jumlah populasi,Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan Negara Asia Pasifik lainnya (Lampiran 1).

Pada tahun 2004 pertumbuhan telepon tetap (fixed line) hanya mencapai 4,8% dan internet hanya 7,4%. Meskipun demikian, pertumbuhan telepon bergerak cukup menggembirakan sebesar 13,5%. Jumlah pelanggan telekomunikasi adalah 31,7%, di mana 13,3% merupakan telepon tetap dan 75,5% merupakan pengguna telepon bergerak (Lampiran 2).

System monopoli pada awalnya hanya dipegang oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Telkom). Kemudian pemerintah Indonesia, menunjuk Indosat untuk membuka layanan Sambungan Langsung Internasional (SLI) secara terpisah dari Telkom pada tahun 1980.

Pada tahun 2004 Telkom menguasai 93% pangsa pasar telepon tetap,54% pangsa pasar telepon bergerak, dan 55% pangsa pasar multimedia. Sedangkan indosat menguasai 7% pangsa pasar telepon tetap, 30% pangsa pasar teelepon bergerak, dan 40% pangsa pasar multimedia (Lampiran 3).

v Dari Monopoly Ke Duopoly

Persaingan yang lebih sehat dalam industry telekomunikasi semakin kuat pada masa pasca kritis ekonomi Indonesia. Langkah ini kemudian diambil oleh pemerintah melalui UU Nomor 36 Tahun 1999. Yang bertujuan untuk mengintroduksi lingkungan usaha yang kompetitif dalam industry telekomunikasi Indonesia.

Pemerintah Indonesia melakukan transisi dri monopoli menuju kompetisi secara gradual. Pada tahap awal, untuk jaringan telepon tetap ditetapkan duopoly, artinya akan ada dua pelaku usaha pentelenggara jaringan telepon tetap, yaitu Telkom dan Indosat (Lampiran 4).

Pemerintah juga menetapkan kebijakan duopoly untuk penyelenggaraan SLI dengan mengizinkan Telkom untuk masuk ke bisnis yang selama ini dikuasai Indosat. Sejak tanggal 1 September 2002 Telkom dan Indosat saling bersaing secara penuh di berbagai layanan telekomunikasi (Lampiran 5 dan 6).

Perubahan dari monopoli keduopoli ternyata membawa berbagai masalah. Di antaranya mengenai interkoneksi, pemblokiran panggilan, kode akses, dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut menurut pemerintah masih berada dalam koridor proses transisi.

v PT Telekomunikasi Indonesia

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jarigan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) terbesar di Indonesia. Perusahaan ini awalnya adalah sebuah badan usaha swasta penyedia layanan post dan teegraf yang didirikan pada masa pemerintahan colonial Belanda tahun 1906. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel.

Telkom menyediakan jasa telepon tetap kabel (fixed wire line), jasa telepon tetap nirkabel, jasa telepon bergerak (fixed wireless)(mobile service) , data, dan Internet, serta jasa multimedia lainnya, jaringan dan interkoneksi, baik secara langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.

Struktur kepemilikan saham Telkom tahun 2005 dimiliki oleh pemerintah RI sebesar 51,19% dan oleh public 48,81%, investor asing 45,58% dan oleh investor local 3,23%.

v PT Indonesian Satellite.

PT Indonesien Satellite Tbk. (Indosat) didirikan sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional di Indonesia tahun 1967. Pada tahun 1980,pemerintah Indonesia mengambil alih seluruh saham Indosat, sehingga sejak itu Indosat beroperasi sebagai BUMN.

Pada tahun 2001 indosat mulai mengembangkan bisnisnya dengan mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (IM3), yang diikuti dengan akuisi penuh PT Satelite Palapa Indonesia (Satelindo) di tahun 2002.

v Dari Dupoli ke Kompetisi Terbuka..bloman

Langkah pemerintah RI untuk menghadirkan persaingan yang lebih sehat dalam industri telekomunikasi tidak hanya berhenti pada kebijakan duopoli Telkom dan Indosat.pemerintah berupaya untuk mendorong kembali liberalisasi dalam industri ini hingga kondisi persaingan penuh.

v Jalan Panjang Restrukrisasi Industri Telekomunikasi Indonesia

Perjalanan restrukturasi industry telekomunikasi Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:

  1. 8 september 1999

Penetapan undang – undang Nomor 36 tahun 1999

  1. 28 juli 2000

Pemerintah, telkom dan indosat sepakat untuk melakukan penghapusan monopoli

  1. 31 juli 2002

Pemerintah sepakat untuk melakukan teminasi hak eksklusif untuk sambungan telpon tetap lokal ,SLJJ dan SLI

  1. 1 agustus 2002

Indosat telah mendapat izin dari pemerintah untuk masuk ke saluran telepon tetap

  1. 29 agustus 2002

Indosat meminta telkom segera membuka interkoneksi ke PSTN

  1. 14 februari 2003

Telkom mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikan besaran tariff interkoneksi jarinangan local

  1. 11 juli 2003

Menteri perhubungan meresmikan berdirinya badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI)

  1. 30 maret 2004

Departemen perhubungan mengumumkan bahwa pengaturan tariff interkoneksi merupakan regulasi terpenting dalam keberlngsungan konpetisi

  1. 31 desember 2004

Pemerintah menunda penerapan interkoneksi biaya karena masih terdapat keberatan dari beberapa operator serta rancangan keputusan mentri

  1. 23 septenber2005

Penandatanganan perjanjian kerja sama antara indosat dan telkom mengenai

Interkoneksi jaringan tetap jarak jauh dan internasional

  1. September 2005

Rancangan peraturan menteri (RPM) tentang interkoneksi dipublikasikan oleh

Ditjen postel

  1. 1 januari 2006

Pemerintah kembali menunda penerapan iterkoneksi berbasis biaya

13. 8 februari 2006

Penetapan keputusan menkominfo nomor 8 tahun 2006 tentang interkoneksi

  1. 12 mei 2006

BRTI mengevaluasi dokumen penawaran interkoneksi (DPI) tiga operator

Dominan,yaitu telkomunikasi,telkom dan indosat

  1. Akhir mei 2006

Masyarakat telematika menilai DPI yang dikirimkan tiga operator dominan

Tidak memiliki kesamaan istilah dengan permen nomor 8/2006 tentang

Inter berbasis biaya.

Runutan peristiwa yang melingkupi proses restrukturisasi ini menunjukan bahwa interkoneksi merupakan isu sentral dalam restrukturasi industri telekomunikasi Indonesia.permasalahan yang timbul dalam deregulasi interkoneksi mencakup aspek teknikal dan komersial.

v Tantangan Ke Depan

Penerapan interkoneksi berbasis biaya membutuhkan kesiapan regulator dan pemain dalam industri telekomunikasi Indonesia.Sebagai bagian dari paket restrukturisasi industri telekomunikasi di Indonesia,deregulasi interkoneksi berbasis biaya dapat dijadikan sarana belajar bagi regulator,operator,maupun pihak terkait lainya dalam melakukan transisi perubahan yang mulus dan berbiaya minimal.

Restrukturasi Industri Telekomunikasi
Industri ( B ) :

Penerapan peraturan interkoneksi berbasis biaya dalam industri telekomunikasi Indonesia terus tertunda. Pada awal tahun 2006 Rancangan Peraturan Mentri yang sudah dipublikasikan oleh ditjen postel sejak September tahun 2005 belum bisa ditetapkan sebagai kepmen karena masih terdapat kendala teknis.
Interkoneksi merupakan salah satu titik permasalahan dalam introduksi kompetisi di industri telekomunikasi Indonesia. Selama ini, interkoneksi digunakan oleh operator dominant (Incumbent) sebagai alat untuk menghambat pesaing.
Sebagai upaya untuk memperbaiki iklim kompetisi, pemerintah memutuskan untuk melakukan perubahan regulasi interkoneksi.

• Skema Bagi Hasil

Skema bagi hasil yang dianut dalam industri telekomunikasi di Indonesia membagi tarif pungut berdasarkan presentase tertentu, serta komponen jaringan yang terlibat dalam penyaluran panggilan interkoneksi. Sebagai contoh, pengguna yang melakukan panggilan interkoneksi dari jaringan telpon saluran tetap atau Public Switch Telephon Network – PSTN ke Sistem Telepon Bergerak Seluler – STBS akan dikenakan tarif pungut PSTN ditambah tarif pungut panggilan interkoneksi STBS.
Kondisi ini juga secara langsung mempengaruhi prilaku pengguna untuk membatasi melakukan panggilan interkoneksi akibat tarif pungut panggilan interkoneksi yang tidak kompetitif dengan panggilan In – Bound atau panggilan sesama pengguna dalam satu penyelenggara.

• Skema Berbasis Biaya

Skema yang diusulkan oleh pemerintah untuk menggantikan skema bagi hasil adalah skema berbasis biaya atau lebih dikenal dengan Forward Looking Incremental Costs – FLIC. FLIC dianggap sebagai pilihan paling ideal untuk mendorong kompetisi yang lebih sehat antar operatordalam penyelenggaraan interkoneksi.

• Metode Perhitungan Skema Berbasis Biaya

Prinsip utama yang dianut dalam skema berbasis biaya adalah bahwa jaringan yang dibangun tidak hanya digunakan untuk menyediakan layanan interkoneksi.

1. Perhitungan Biaya Investasi Awal

Melakukan perkalian antara jumlah elemen jaringan dengan harga satuan elemen jaringan sebagai dasar dalam menghitung biaya investasi model jaringan yang lengkap.

2. Perhitungan biaya operasi dan pemeliharaan
Menghitung besarnya biaya operasi selama 1 tahun untuk setiap elemen jaringan dihitung dengan formula sebagai berikut;

3. Perhitungan Biaya Pengembalian Investasi
Biaya pengembalian investasi pada setiap elemen jaringan dihitung dengan mengalikan biaya Investasi elemen jaringan dengan WACC dengan formula sbb ;

4. Perhitungan Biaya Depresiasi Amortisasi

Biaya depresiasi dan amortisasi dihitung dengan menggunakan umur Ekonomis dari masing-masing elemen jaringan dengan memakai metode Perhitungan garis lurus ( straight line method ).

5. Perhitungan Biaya Total Elemen Jaringan Per Tahun

Biaya total elemen jaringan per tahun dapat dihitung sbb;

6. Perhitungan Total Biaya Setiap Layanan per Tahun

dihitung dengan mempertimbangkan factor routing dari setiap jasa layanan dan besar biaya total dari elemen jaringan secara menyeluruh.

7. Perhitungan Biaya Mark-Up

Dapat dihitung dengan cara :

a. menghitung seluruh biaya yang dikategorikan sebagai commond cost dan overhead cost

b. membebankan common cost dan overhead cost kepada layanan interkoneksi, ritel (on-net), dan lainnya yaitu :

Ø penyediaan jaringan atau jasa di luar layanan interkoneksi dan layanan ritel, seperti penyediaan layanan pelanggan, sirkuit sewa, dan layanan kolokasi.

Ø penyediaan layanan untuk penyelenggara jasa internet.

c. menghitung persentase mark-up yang direncanakan dengan membagi common cost dan overhead cost dengan total biaya setiap layanan.

d. regulator melakukan uji mark-up yang diajukan oleh penyelenggara telekomunikasi.

8. Perhitungan Biaya Setiap Layanan Interkoneksi

dihitung dengan mempertimbangkan total biaya selama satu tahun dan total trafik dari layanan tersebut selama satu tahun.

=

9. Perhitungan Biaya Setiap Layanan Interkoneksi + Mark-Up

dapat dihitung sebagai berikut :

= )

v Dokumen Penawaran Interkoneksi

Melalui dokumen penawaran interkoneksi tersebut,operator yang pendapatan usahanya mencapai 25% atau lebih dari total pendapatan industri.Pendapatan operator tersebut harus menyerahkan DPI.Berdasarkan dokumen tersebut,maka Telkom,Telkomsel,Indosat harus menyerahkan DPI mereka kepada BRTI untuk mendapat persetujuan.

Pada awal bulan Mei 2006,ketiga operator dominan tersebut telah menyerahkan DPI kepada BRTI.namun,dari pengamatan masyarakat telematika (Mastel),mereka menemukan hal-hal berikut:

1. Sistematika penulisan dan penjelasan teknis mengenai tarif yang berbeda

2. Ketidakseragaman definisi mengenai penyelesaian masalah interkoneksi (Interconection settlement) di antara para operator

3. Indikasi bahwa hasil perhitungan para operator menunjukkan kecenderungan tarif lokal akan menjadi mahal dan tarif SLJJ menjadi lebih murah.

Dari hal pertama dan kedua dapat memicu interprestasi yang berbeda-beda dan biasanya bila terdapat perbedaan pendapat akan menguntungkan operator yang dominan atau kuat dan hal terakhir berpotensi menimbulkan resistensi dari operator dominan.

Menurut ketua mastel,Mas Wigrantoro, penerapan interkoneksi biaya cenderung akan meningkatkan tarif interkoneksi yang akan menjadi beban konsumen meliputi tarif lokal,tarif jarak jauh, dan tarif transit .namun,pendapat tersebut ditolak ole BRTI karena tarif ritel komunikasi dijamin tidak akan naik bila tarif interkoneksi biaya ditetapkan.

Polemic ini memunculkan kekawatiran baru,mengenai terhambatnya proses restrukturiasi dalam industri telekomunikasi.Interkoneksi berbasis biaya diharapkan dapat memberi landasan yang kuat bagi kompetisi yang lebih terbuka dimasa mendatang,agar proses tranisi yang terjadi dalam industri telekomunikasi indoneia tidak terhambat.

No comments:

Post a Comment